SUARAPGRI - Jakarta, Badan Anggaran DPR memberi lampu hijau kepada pemerintah untuk mengusulkan biaya untuk pengangkatan guru honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini.
Wakil Ketua Banggar DPR Teuku Riefky Harsya mengatakan bahwa secara kemanusiaan, pengangkatan guru honorer menjadi CPNS wajib didukung.
Sebab, mereka telah berjasa di dunia pendidikan di daerah masing-masing. Kebutuhan hidupnya sebagai masyarakat harus dipenuhi.
“Kalau memang solusi itu (pengangkatan - red) bisa dilakukan, itu baik, tapi jangan ini dijadikan sebagai wacana saja, atau janji politik lagi. Jadi harus benar-benar terealisasi,” kata Riefky kepada jpnn.com di kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (23/2).
Terkait dengan anggaran pengangkatan CPNS, politikus Demokrat ini optimistis bisa diambil dari efisiensi dana pendidikan yang selama ini tersebar di 17 kementerian.
Sebab, dari total 20 persen dana pendidikan dalam APBN (sekitar Rp 400 triliun), hanya 40 persen yang didistribusikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud), Kemenristek Dikti maupun Kementerian Agama (Kemenag).
“Sebagian besarnya, 60 persen terbesar di kementerian lain. Menurut saya itu harus direformasi. Dana pendidikan harus untuk sektor pendidikan, ya guru, siswa, sekolah,” tutur politikus asal Aceh ini.
Karena itu, lanjutnya, apabila pemerintah serius mengangkat guru honorer menjadi CPNS tahun ini, dari sisi anggarannya itu bisa dialokasikan dengan catatan dilakukan reposisi terhadap dana pendidikan hanya untuk kegiatan pendidikan dasar, menengah, atas dan pendidikan tinggi.
“Termasuk tidak hanya siswa tapi juga guru dan sarana prasarananya. Asal itu bukan hanya wacana, nanti kami akan lihat kalau ada APBNP. Apa itu benar dimasukkan dalam usulan pemerintah. Intinya buktikan pada saat pengajuan RUU APBNP, kami akan lihat politik anggarannya apakah berpihak atau tidak dengan pendidikan, terutama guru honorer," ujarnya.
(sumber: jpnn.com)
0 komentar:
Posting Komentar