SUARAPGRI - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Eflendy mengatakan, pihaknya akan mengusulkan mengangkat 100 ribu guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2018.
"Kami hanya dapat mengusulkan pengangkatan guru honorer sesuai dengan kuota guru yang pensiun," kata Menteri Muhadjir seusai meresmikan Edotel SMK Pariwisata Aisyiyah Sumatera Barat di Padang, Jumai.
Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Namun, hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada tahun 2018.
"Kewenangannya tentu ada di MenPAN-RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak" tutur Muhadjir Effendy.
Menurutnya, apabila uang negara cukup dan kondisi perekonomian membaik tentu pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.
Sebelumnya, ia juga mengatakan, membutuhkan waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.
"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang, maka membutuhkan waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," pungkasnya.
Sedangkan, pemerataan pendidikan, ia mengatakan saat ini pendidikan di Indonesia telah merata. Hal itu dibuktikan dengan semua peserta didik dan anak usia sekolah dapat bersekolah.
Menurutnya, yang jadi persoalan adalah pemerataan kualitas pendidikan. lni yang coba diperbaiki agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.
"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan sistem zonasi agar pemerataan kualitas pendidikan di indonesia dapat terwujud," ucap Mendikbud Muhadjir Effendy.
(sumber: antaranews.com)
"Kami hanya dapat mengusulkan pengangkatan guru honorer sesuai dengan kuota guru yang pensiun," kata Menteri Muhadjir seusai meresmikan Edotel SMK Pariwisata Aisyiyah Sumatera Barat di Padang, Jumai.
Pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengangkatan guru honorer menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Namun, hanya mengusulkan sebagai penggantian guru yang pensiun pada tahun 2018.
"Kewenangannya tentu ada di MenPAN-RB dalam menentukan apakah pengusulan itu disetujui atau tidak" tutur Muhadjir Effendy.
Menurutnya, apabila uang negara cukup dan kondisi perekonomian membaik tentu pengangkatan dapat dilakukan dengan jumlah yang lebih banyak dari pengusulan tersebut.
Sebelumnya, ia juga mengatakan, membutuhkan waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.
"Jumlah guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sekitar 736 ribu orang. Kalau misalnya setiap tahun pemerintah mengangkat 100 ribu orang, maka membutuhkan waktu tujuh tahun lebih untuk bisa menyelesaikan permasalahan guru honorer," pungkasnya.
Sedangkan, pemerataan pendidikan, ia mengatakan saat ini pendidikan di Indonesia telah merata. Hal itu dibuktikan dengan semua peserta didik dan anak usia sekolah dapat bersekolah.
Menurutnya, yang jadi persoalan adalah pemerataan kualitas pendidikan. lni yang coba diperbaiki agar pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai.
"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan kebijakan sistem zonasi agar pemerataan kualitas pendidikan di indonesia dapat terwujud," ucap Mendikbud Muhadjir Effendy.
(sumber: antaranews.com)
0 komentar:
Posting Komentar