SUARAPGRI, Jakarta - Saat ini honorer K2 (kategori dua) mulai merapatkan barisan untuk mempersiapkan aksi besar-besaran nanti.
Aksi ini sebagai reaksi atas sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur yang mengarahkan 425.243 honorer K2 untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Sedangkan, yang diberi kesempatan ikut tes CPNS hanya 13.347 orang karena dinilai memenuhi syarat dari sisi usia.
"Kami hanya bisa meratapi putusan dari MenPAN-RB itu dan kami menolak keras. Yang kami tahu PNS bukan P3K," tegas Koordinator wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada jpnn.com.
Aksi demo besar-besaran ini, katanya, akan menjadi opsi terakhir dari perjuangan honorer K2.
Said memperkirakan, demo tidak hanya melibatkan pengurus tapi juga seluruh anggota.
"Mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus kompak melakukan aksi.
Semua forum honorer K2 harus bersatu, jangan parsial agar dampaknya kelihatan," tuturnya.
Koordinator Forum Komunikasi Honorer K2 Jawa Barat Iman Supriatna menambahkan, 10 Agustus mendatang, pihaknya akan bergabung dengan seluruh forum honorer di Indonesia untuk membahas mengenai hal-hal yang disampaikan olehe MenPAN-RB dalam rapat kerja gabungan tujuh komisi DPR RI pada 23 Juli.
Dalam rapat tersebut akan diambil sikap seluruh honorer k2 dalam waktu dekat ini dengan tujuan mendorong percepatan revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Sebab, hanya revisi jalan honorer K2 mendapatkan payung hukum menjadi CPNS.
"Aksi demo besar-besaran menjadi alternatif terakhir. Masih dirumuskan langkah-langkah apa yang bisa mempercepat RUU ASN ini," pungkas Iman.
(sumber: jpnn.com)
Aksi ini sebagai reaksi atas sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur yang mengarahkan 425.243 honorer K2 untuk ikut seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Sedangkan, yang diberi kesempatan ikut tes CPNS hanya 13.347 orang karena dinilai memenuhi syarat dari sisi usia.
"Kami hanya bisa meratapi putusan dari MenPAN-RB itu dan kami menolak keras. Yang kami tahu PNS bukan P3K," tegas Koordinator wilayah (Korwil) Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada jpnn.com.
Aksi demo besar-besaran ini, katanya, akan menjadi opsi terakhir dari perjuangan honorer K2.
Said memperkirakan, demo tidak hanya melibatkan pengurus tapi juga seluruh anggota.
"Mau tidak mau, suka tidak suka, semua harus kompak melakukan aksi.
Semua forum honorer K2 harus bersatu, jangan parsial agar dampaknya kelihatan," tuturnya.
Koordinator Forum Komunikasi Honorer K2 Jawa Barat Iman Supriatna menambahkan, 10 Agustus mendatang, pihaknya akan bergabung dengan seluruh forum honorer di Indonesia untuk membahas mengenai hal-hal yang disampaikan olehe MenPAN-RB dalam rapat kerja gabungan tujuh komisi DPR RI pada 23 Juli.
Dalam rapat tersebut akan diambil sikap seluruh honorer k2 dalam waktu dekat ini dengan tujuan mendorong percepatan revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).
Sebab, hanya revisi jalan honorer K2 mendapatkan payung hukum menjadi CPNS.
"Aksi demo besar-besaran menjadi alternatif terakhir. Masih dirumuskan langkah-langkah apa yang bisa mempercepat RUU ASN ini," pungkas Iman.
(sumber: jpnn.com)
0 komentar:
Posting Komentar